Presiden minta semua pihak jaga iklim investasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Para gubernur, bupati dan walikota saya harap juga terus bekerja penuh untuk jaga pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan,"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak bekerja keras menjaga iklim investasi guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.

"BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2013 sebesar 5,62 persen sehingga kumulatif sampai kuartal III ekonomi kita tumbuh 5,83 persen," kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu.

Presiden mengatakan angka yang dikeluarkan oleh BPS itu sudah diperkirakan dan sejalan dengan perlambatan perekonomian global.

"Investasi harus terus kita galakkan. Saya minta cegah dan hilangkan hambatan investasi di pusat dan daerah. Beri kemudahan perizinan," katanya.

Kepala Negara mengatakan belaja negara di pusat dan daerah juga harus dilaksanakan tepat waktu, jangan terlambat. Sementara BPK, BPKP dan UKP4 harus terus mengawasi penggunaan uang negara tersebut.

"Daya beli masyarakat perlu dijaga. Bantuan untuk kaum miskin dan kurang mampu harus berjalan dengan baik," tegasnya.

Untuk menopang program itu, Presiden mengatakan penciptaan lapangan kerja harus terus dilakukan. Program KUR dan PNPM serta pembangunan infrastruktur juga harus terus ditingkatkan.

"Para gubernur, bupati dan walikota saya harap juga terus bekerja penuh untuk jaga pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Presiden.

Kepala Negara berkeyakinan bila semua pihak menjalankan tugasnya masing-masing maka ekonomi nasional akan tetap terjaga serta bisa menahan dampak krisis ekonomi global yang saat ini masih terjadi. (P008/A039)

View the original article here

Pakar hukum minta pemerintah kaji wacana ratifikasi FCTC

ilustrasi Seorang buruh, memanen tembakau, di Desa Larangan Tokol, Pamekasan, Jatim, Selasa (20/8). Harga daun tembakau yang dibeli secara borongan turun sekitar 60 persen dibanding tahun lalu, akibat rendahnya kualitas pada musim tahun ini. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri) ()

Ratifikasi FCTC harus dikaji secara mendalam, jangan sampai merugikan petani tembakau,"

Jakarta (ANTARA News) - Pakar hukum tata negara Margarito meminta pemerintah untuk mengkaji wacana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) secara mendalam.

"Ratifikasi FCTC harus dikaji secara mendalam, jangan sampai merugikan petani tembakau," katanya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu.

Margarito mengatakan rencana pemerintah sebelum memutuskan meneken ratifikasi harus benar-benar menghitung aspek-aspek yang melemahkan, merugikan petani dan pengusaha nasional.

Dia juga mempertanyakan pernyataan Menko Kesra Agung Laksono yang menyebut bahwa Indonesia tengah menyiapkan rencana aksesi FCTC, sementara menurut dia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberi sinyal.

"Hal tersebut dapat membuat masyarakat menilai pemerintah kurang kompak," katanya.

Dia juga berharap rencana ratifikasi tersebut tidak diwarnai oleh adanya intervensi asing yang menginginkan industri rokok, terutama industri rokok kretek gulung tikar.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Nurtianto Wisnu meminta pemerintah untuk mendengarkan berbagai masukan dari berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan tentang dampak buruk jika FCTC diterapkan.

Dia menilai sikap menolak FCTC bisa menjadi salah satu bahan kajian.

"Negara lain yang meratifikasi FCTC tidak punya petani cengkih, tidak ada buruh, beda dengan Indonesia yang memiliki 20 juta petani cengkih," katanya.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang belum mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control.

Padahal, berdasarkan data WHO sampai Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC.

Untuk itu, pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan upaya aksesi FCTC.(*)

View the original article here