Pakar hukum minta pemerintah kaji wacana ratifikasi FCTC

ilustrasi Seorang buruh, memanen tembakau, di Desa Larangan Tokol, Pamekasan, Jatim, Selasa (20/8). Harga daun tembakau yang dibeli secara borongan turun sekitar 60 persen dibanding tahun lalu, akibat rendahnya kualitas pada musim tahun ini. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri) ()

Ratifikasi FCTC harus dikaji secara mendalam, jangan sampai merugikan petani tembakau,"

Jakarta (ANTARA News) - Pakar hukum tata negara Margarito meminta pemerintah untuk mengkaji wacana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) secara mendalam.

"Ratifikasi FCTC harus dikaji secara mendalam, jangan sampai merugikan petani tembakau," katanya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu.

Margarito mengatakan rencana pemerintah sebelum memutuskan meneken ratifikasi harus benar-benar menghitung aspek-aspek yang melemahkan, merugikan petani dan pengusaha nasional.

Dia juga mempertanyakan pernyataan Menko Kesra Agung Laksono yang menyebut bahwa Indonesia tengah menyiapkan rencana aksesi FCTC, sementara menurut dia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberi sinyal.

"Hal tersebut dapat membuat masyarakat menilai pemerintah kurang kompak," katanya.

Dia juga berharap rencana ratifikasi tersebut tidak diwarnai oleh adanya intervensi asing yang menginginkan industri rokok, terutama industri rokok kretek gulung tikar.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Nurtianto Wisnu meminta pemerintah untuk mendengarkan berbagai masukan dari berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan tentang dampak buruk jika FCTC diterapkan.

Dia menilai sikap menolak FCTC bisa menjadi salah satu bahan kajian.

"Negara lain yang meratifikasi FCTC tidak punya petani cengkih, tidak ada buruh, beda dengan Indonesia yang memiliki 20 juta petani cengkih," katanya.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang belum mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control.

Padahal, berdasarkan data WHO sampai Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC.

Untuk itu, pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan upaya aksesi FCTC.(*)

View the original article here

Korupsi Semakin Meningkat Di Seluruh Dunia, Benarkah?

Fakta berikut ini bisa membuat anda terkejut, selama ini kita menganggap negara kita salah satu negara yang korup, namun tahukah anda orang-orang diluar sana juga berpikiran sama seperti anda, bahwa negara mereka juga semakin korup.

Transparency International sebuah organisasi international nirlaba yang fokus terhadap masalah korupsi mengeluarkan Global Corruption Barometer 2013. Untuk menciptakan barometer Transparency International mensurvey 114.000 responden di 107 negara, dan hasilnya mengejutkan, berikut ini negara yang dianggap mengalami peningkatan korupsi dan penurunan korupsi.

Peningkatan Korupsi



Peta merah adalah negara yang penduduknya menganggap korupsi semakin meningkat. Hampir kebanyakan responden di negara tersebut menganggap korupsi semakin meningkat.

Tidak ada perubahan.



Negara-negara yang menganggap tingkat korupsi masih sama atau tidak ada perubahan, yaitu negara : Bulgaria, Croatia, Denmark, Finland, Japan, Jordan, Kazakhstan, South Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Norway, Switzerland

Tingkat korupsi menurun

Dan ini negara yang penduduknya menganggap tingkat korupsi telah berkurang Azerbaijan, Belgium, Cambodia, Fiji, Georgia, Philippines, Rwanda, Serbia, South Sudan, Sudan, and Taiwan.

Informasi lebih lanjut bisa di unduh disini

Walaupun masyarakat kita masih menganggap tingkat korupsi meningkat, namun kita tidak perlu patah arang, untuk itulah perlu dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan SBY untuk membasmi korupsi di negara kita.

Sumber:

http://www.businessinsider.com/corruption-shown-in-maps-2013-7

http://www.transparency.org/gcb2013/report